Syarat & Ketentuan Layanan
Dokumen ini menjelaskan aturan penggunaan layanan e-Notaris.id agar proses berjalan aman, transparan, dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Terms & Conditions of Service
This document explains the rules for using e-Notaris.id services so every process remains secure, transparent, and properly managed under applicable requirements.
Syarat & Ketentuan Layanan Notaris
Dengan menggunakan layanan ini, Anda menyetujui ketentuan di bawah. Mohon dibaca dengan seksama.
Notary Service Terms & Conditions
By using this service, You agree to the terms below. Please read them carefully.
PASAL 1 — DEFINISI DAN ISTILAH
1.1. Seluruh definisi yang tercantum dalam T&C ini berlaku secara mengikat, konsisten, dan tidak terpisahkan dalam setiap interpretasi hukum, pelaksanaan layanan, serta hubungan hukum antara Pengguna dan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada interpretasi dalam transaksi elektronik, komunikasi digital, dokumen elektronik, dan/atau dokumen fisik yang berkaitan dengan penggunaan Platform.
1.2. Akun mencakup identitas digital Pengguna yang terdaftar dalam sistem elektronik Platform, termasuk namun tidak terbatas pada username, email, nomor telepon, data autentikasi, riwayat transaksi, riwayat dokumen, dan/atau metadata aktivitas yang terekam secara otomatis dalam sistem.
1.3. Consent dimaknai sebagai persetujuan yang diberikan secara eksplisit, sadar, bebas, spesifik, dan terinformasi oleh Pengguna melalui mekanisme elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada checkbox, digital acknowledgment, OTP verification, dan/atau tindakan aktif lain yang menunjukkan persetujuan sah secara hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
1.4. Hybrid Process mencakup keseluruhan rangkaian proses digital dan fisik yang saling terintegrasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengunggahan dokumen, verifikasi administratif, penyusunan draft minuta, penjadwalan, hingga pelaksanaan penandatanganan fisik di hadapan notaris dan saksi.
1.5. Notaris Mitra merujuk pada notaris dan/atau PPAT yang memiliki kewenangan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tunduk pada UU. No. 30 Tahun 2004 jo. UU No.2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan pelaksanannya, terdaftar secara resmi, independen secara profesional, serta tidak berada di bawah hubungan kerja, hubungan subordinasi, dan/atau hubungan representasi hukum dengan Perusahaan.
PASAL 2 — REGISTRASI, AKUN, DAN VERIFIKASI
2.1. Proses registrasi akun merupakan prasyarat mutlak untuk menggunakan layanan Platform, termasuk namun tidak terbatas pada pemesanan Produk Hukum, pengunggahan dokumen, komunikasi dengan sistem, dan/atau pelacakan status layanan.
2.2. Pengguna wajib memberikan data yang benar, lengkap, akurat, dan terkini, termasuk namun tidak terbatas pada identitas diri, alamat domisili, alamat email, nomor telepon, NPWP, dan/atau data hukum lain yang relevan dengan Produk Hukum yang dipesan.
2.3. Perusahaan berhak melakukan pengumpulan dan pemrosesan data ini untuk tujuan verifikasi identitas, pencegahan fraud, pemenuhan kewajiban hukum, termasuk AML/KYC, dan penyediaan layanan Platform sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2.4. Pengguna bertanggung jawab penuh atas keamanan akun, termasuk namun tidak terbatas pada kerahasiaan password, akses perangkat, penggunaan OTP, dan/atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga akibat kelalaian Pengguna.
2.5. Perusahaan berhak melakukan pembatasan, penangguhan, dan/atau penghapusan akun apabila ditemukan dugaan pelanggaran, ketidaksesuaian data, aktivitas mencurigakan, dan/atau risiko hukum yang berpotensi merugikan Platform maupun pihak ketiga.
PASAL 3 — PEMESANAN PRODUK HUKUM DAN HYBRID PROCESS
3.1. Pemesanan Produk Hukum melalui Platform merupakan proses administratif dan fasilitatif yang bersifat digital, termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan layanan, pengisian formulir, pengunggahan dokumen, persetujuan disclaimer, pembayaran, dan/atau komunikasi sistem.
3.2. Platform berfungsi sebagai fasilitator teknologi dan marketplace jasa hukum administratif, bukan sebagai pemberi jasa kenotariatan, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmerking, dan/atau kewenangan kenotariatan yang sepenuhnya berada pada Notaris Mitra sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 jo. UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3.3. Proses digital yang disediakan Platform terbatas pada tahap persiapan dan tracking, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan draft minuta berbasis data Pengguna, koordinasi jadwal, dan/atau monitoring progres layanan hukum.
3.4. Pengguna wajib memahami bahwa keabsahan Produk Hukum ditentukan oleh proses fisik di hadapan notaris, termasuk pembacaan akta, penandatanganan minuta, verifikasi identitas fisik, dan/atau kehadiran saksi sesuai hukum yang berlaku.
3.5. Kegagalan Pengguna untuk hadir secara fisik, membawa dokumen asli, dan/atau memenuhi persyaratan hukum lainnya dapat mengakibatkan pembatalan proses layanan dan pengenaan biaya tertentu sesuai kebijakan refund.
PASAL 4 — PEMBAYARAN, ESCROW, DAN REFUND
4.1. Setiap pembayaran melalui Platform dianggap sebagai transaksi sah secara elektronik, termasuk melalui payment gateway, virtual account, kartu debit/kredit, e-wallet, dan/atau metode pembayaran digital resmi lainnya.
4.2. Sistem escrow diberlakukan sebagai mekanisme perlindungan konsumen dan mitigasi risiko transaksi, termasuk penahanan dana sementara hingga proses fisik notaris selesai dan/atau dokumen final diunggah dalam sistem.
4.3. Dana dalam escrow akan dicairkan kepada Notaris Mitra setelah indikator penyelesaian layanan yang ditentukan Platform terpenuhi. Dalam hal sengketa, dana dapat ditahan hingga terdapat penyelesaian atau putusan lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.
4.4. Biaya layanan mencakup komponen biaya Platform dan biaya Notaris Mitra, termasuk biaya administrasi, penyusunan draft, koordinasi, teknologi, dan/atau operasional sistem.
4.5. Kebijakan refund diterapkan secara proporsional dan berbasis tahapan layanan, termasuk pembatalan sebelum tahap fisik, force majeure, kesalahan sistem Platform, dan/atau kondisi khusus berdasarkan kebijakan internal Perusahaan.
4.6. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa tidak terdapat pengembalian dana setelah tahap penandatanganan fisik dan/atau eksekusi akta dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku.
PASAL 5 — PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN
5.1. Perusahaan memproses data pribadi Pengguna secara sah, terbatas, dan proporsional sesuai tujuan layanan.
5.2. Dalam konteks UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Perusahaan bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi dan dapat menunjuk pihak lain sebagai Prosesor Data Pribadi.
5.3. Jenis data yang diproses mencakup data identitas, data kontak, dokumen hukum, data transaksi, dan/atau data teknis sistem, termasuk IP address, log aktivitas, dan metadata penggunaan Platform.
5.4. Perusahaan menerapkan standar keamanan teknologi, termasuk enkripsi, firewall berlapis, kontrol akses internal, audit keamanan berkala, dan/atau sistem deteksi intrusi.
5.5. Pengguna memiliki hak atas data pribadinya, termasuk hak akses, koreksi, penghapusan, pembatasan pemrosesan, dan/atau penarikan persetujuan.
5.6. Dalam hal terjadi kebocoran data, Perusahaan akan melakukan notifikasi dan langkah mitigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PASAL 6 — HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
6.1. Pengguna berhak menggunakan layanan Platform secara wajar dan sah sesuai fungsi yang disediakan.
6.2. Pengguna wajib bertindak dengan itikad baik, termasuk tidak memberikan data palsu, tidak menyalahgunakan layanan, tidak melakukan manipulasi sistem, dan/atau tidak menggunakan Platform untuk tujuan melawan hukum.
6.3. Larangan penggunaan mencakup tindakan ilegal, penipuan, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
6.4. Pengguna bertanggung jawab penuh atas seluruh konten dan dokumen yang diunggah, termasuk keaslian, legalitas, dan konsekuensi hukum dari penggunaan dokumen tersebut.
PASAL 7 — HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
7.1. Seluruh sistem, desain, algoritma, database, UI/UX, dan konten Platform merupakan kekayaan intelektual Perusahaan.
7.2. Pengguna dilarang menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, merekayasa balik, dan/atau mengeksploitasi sistem Platform tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
7.3. Lisensi penggunaan diberikan secara terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran T&C.
7.4. Hak Kekayaan Intelektual atas dokumen yang diunggah Pengguna tetap berada pada Pengguna. Pengguna memberikan lisensi terbatas kepada Perusahaan untuk memproses dokumen tersebut demi penyediaan layanan.
PASAL 8 — LIMITASI TANGGUNG JAWAB
8.1. Platform disediakan “as is” dan “as available”, termasuk kemungkinan gangguan sistem, maintenance, downtime server, dan/atau gangguan pihak ketiga di luar kendali Perusahaan.
8.2. Pembatasan tanggung jawab ini tidak berlaku dalam hal kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian berat Perusahaan yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum.
8.3. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keabsahan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Notaris Mitra.
8.4. Batas maksimal tanggung jawab Perusahaan terbatas pada jumlah biaya layanan yang telah dibayarkan Pengguna untuk kerugian langsung yang dapat dibuktikan secara hukum.
8.5. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, peluang bisnis, data, dan/atau kerugian immaterial lainnya.
PASAL 9 — PELANGGARAN, TERMINASI, DAN SANKSI
9.1. Setiap pelanggaran terhadap T&C ini dapat dikenakan tindakan bertahap, termasuk peringatan tertulis, pembatasan akses, suspensi akun, terminasi permanen, dan/atau tindakan hukum.
9.2. Perusahaan memiliki diskresi untuk melakukan terminasi layanan apabila terdapat risiko hukum, pelanggaran kebijakan, permintaan otoritas, dan/atau keadaan darurat sistem.
9.3. Terminasi tidak menghapus kewajiban hukum Pengguna yang masih berjalan, termasuk kewajiban pembayaran, kerahasiaan, dan/atau tanggung jawab hukum lainnya.
PASAL 10 — KERAHASIAAN
10.1. Seluruh informasi yang diperoleh selama penggunaan Platform dianggap sebagai informasi rahasia, termasuk data bisnis, data hukum, draft minuta, dan/atau informasi transaksi.
10.2. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut selama masa penggunaan layanan maupun setelah berakhirnya hubungan hukum.
PASAL 11 — PENYELESAIAN SENGKETA
11.1. Setiap sengketa akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat, negosiasi langsung, mediasi internal, dan/atau penyelesaian alternatif sengketa.
11.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase dan/atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang sesuai hukum Indonesia.
PASAL 12 — PERUBAHAN KETENTUAN
12.1. Perusahaan berhak mengubah, memperbarui, dan/atau menyesuaikan T&C sewaktu-waktu karena perubahan regulasi, kebijakan internal, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan operasional Platform.
12.2. Perusahaan akan memberitahukan perubahan T&C melalui Platform dan/atau email terdaftar. Jika Pengguna tidak menyetujui perubahan, Pengguna dapat menghentikan penggunaan layanan dan menutup Akun.
12.3. Penggunaan berkelanjutan setelah perubahan dianggap sebagai persetujuan sah atas perubahan tersebut.
PASAL 13 — FORCE MAJEURE
13.1. Force Majeure mencakup setiap peristiwa di luar kendali wajar Pengguna dan/atau Perusahaan yang secara langsung menghambat layanan Platform, termasuk bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, kerusuhan, gangguan jaringan atau listrik skala besar, kegagalan sistem pihak ketiga, serta kebijakan pemerintah.
13.2. Selama Force Majeure berlangsung, kewajiban yang secara langsung terhalang ditangguhkan dan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan tidak dianggap sebagai pelanggaran T&C.
13.3. Force Majeure tidak menghapus kewajiban yang telah jatuh tempo sebelum peristiwa tersebut dan tidak membebaskan kewajiban kerahasiaan serta perlindungan data pribadi sepanjang masih dapat dilaksanakan.
PASAL 14 — KETENTUAN PENUTUP
14.1. T&C ini beserta seluruh lampiran dan/atau kebijakan terkait diatur, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
14.2. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara T&C ini dengan ketentuan lain pada Platform, maka yang berlaku adalah ketentuan yang secara tegas dinyatakan berlaku kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
14.3. Apabila terdapat ketentuan yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketidakabsahan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya.
14.4. Pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam T&C ini.
ARTICLE 1 — DEFINITIONS AND TERMS
1.1. All definitions set out in these T&C apply in a binding, consistent, and inseparable manner to every legal interpretation, service implementation, and legal relationship between the User and the Company, including electronic transactions, digital communications, electronic documents, and/or physical documents related to the use of the Platform.
1.2. Account means the User's digital identity registered in the Platform's electronic system, including username, email, telephone number, authentication data, transaction history, document history, and/or activity metadata automatically recorded by the system.
1.3. Consent means approval given explicitly, consciously, freely, specifically, and with sufficient information by the User through an electronic mechanism, including checkbox confirmation, digital acknowledgment, OTP verification, and/or any other active action indicating legally valid consent under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.
1.4. Hybrid Process means the full sequence of integrated digital and physical processes, including document upload, administrative verification, draft deed preparation, scheduling, and physical signing before a notary and witnesses.
1.5. Partner Notary means a notary and/or Land Deed Official (PPAT) who has valid authority under applicable laws and is subject to Law No. 30 of 2004 as amended by Law No. 2 of 2014 on the Notary Office, the Notary Code of Ethics, and its implementing regulations, is officially registered, professionally independent, and is not in an employment, subordination, or legal representation relationship with the Company.
ARTICLE 2 — REGISTRATION, ACCOUNT, AND VERIFICATION
2.1. Account registration is an absolute prerequisite for using the Platform services, including ordering Legal Products, uploading documents, communicating with the system, and/or tracking service status.
2.2. The User must provide true, complete, accurate, and up-to-date data, including identity, domicile address, email address, telephone number, taxpayer identification number, and/or other legal data relevant to the ordered Legal Product.
2.3. The Company has the right to collect and process such data for identity verification, fraud prevention, compliance with legal obligations, including AML/KYC, and provision of Platform services in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.
2.4. The User is fully responsible for account security, including password confidentiality, device access, OTP use, and/or account misuse by third parties resulting from the User's negligence.
2.5. The Company may restrict, suspend, and/or delete an account if there is suspected violation, data inconsistency, suspicious activity, and/or legal risk that may harm the Platform or third parties.
ARTICLE 3 — LEGAL PRODUCT ORDERING AND HYBRID PROCESS
3.1. Ordering Legal Products through the Platform is an administrative and facilitative digital process, including service selection, form completion, document upload, disclaimer approval, payment, and/or system communication.
3.2. The Platform acts as a technology facilitator and marketplace for administrative legal services, not as a provider of notarial services, including authentic deed creation, legalization, waarmerking, and/or other notarial authorities that remain fully under the Partner Notary pursuant to applicable notarial laws.
3.3. Digital processes provided by the Platform are limited to preparation and tracking stages, including draft minute preparation based on User data, schedule coordination, and/or monitoring legal service progress.
3.4. The User must understand that the validity of Legal Products is determined by the physical process before a notary, including deed reading, minute signing, physical identity verification, and/or witness presence as required by applicable law.
3.5. Failure by the User to attend physically, bring original documents, and/or meet other legal requirements may result in cancellation of the service process and certain charges under the refund policy.
ARTICLE 4 — PAYMENT, ESCROW, AND REFUND
4.1. Every payment made through the Platform is deemed a valid electronic transaction, including payments via payment gateway, virtual account, debit/credit card, e-wallet, and/or other officially provided digital payment methods.
4.2. The escrow system is applied as a consumer protection and transaction risk mitigation mechanism, including temporary fund holding until the physical notary process is completed and/or the final document is uploaded into the system.
4.3. Escrow funds will be released to the Partner Notary after the service completion indicators determined by the Platform are fulfilled. In case of a dispute, funds may be held until settlement between the User and Partner Notary or a decision from the competent dispute resolution institution.
4.4. Service fees include Platform fees and Partner Notary fees, including administration, draft preparation, coordination, technology, and/or system operational fees.
4.5. The refund policy is applied proportionally and based on service stages, including cancellation before the physical stage, force majeure, Platform system error, and/or special conditions determined under the Company's internal policy.
4.6. The User understands and agrees that no refund is available after physical signing and/or deed execution has taken place, unless otherwise required by applicable law.
ARTICLE 5 — PERSONAL DATA PROTECTION AND SECURITY
5.1. The Company processes the User's personal data lawfully, in a limited and proportional manner, including collection, storage, processing, use, limited disclosure, and/or deletion according to service purposes.
5.2. Under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Company acts as Personal Data Controller and may appoint other parties as Personal Data Processors in accordance with applicable laws.
5.3. Data processed includes identity data, contact data, legal documents, transaction data, and/or technical system data, including IP address, activity logs, and Platform usage metadata.
5.4. The Company applies technology security standards, including encryption, layered firewalls, internal access controls, periodic security audits, and/or intrusion detection systems.
5.5. The User has rights over their personal data, including the right of access, correction, deletion, processing restriction, and/or consent withdrawal.
5.6. In the event of a data breach, the Company will provide notifications and take mitigation steps in accordance with applicable legal requirements.
ARTICLE 6 — USER RIGHTS AND OBLIGATIONS
6.1. The User has the right to use the Platform services reasonably and lawfully according to the functions provided.
6.2. The User must act in good faith, including not providing false data, not misusing services, not manipulating the system, and/or not using the Platform for unlawful purposes.
6.3. Prohibited use includes illegal acts, fraud, money laundering, document falsification, and/or other legal violations.
6.4. The User is fully responsible for all uploaded content and documents, including authenticity, legality, and legal consequences arising from the use of such documents.
ARTICLE 7 — INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
7.1. All Platform systems, designs, algorithms, databases, UI/UX, and content are the Company's intellectual property.
7.2. The User is prohibited from copying, modifying, distributing, reverse engineering, and/or exploiting the Platform system without written permission from the Company.
7.3. The usage license is granted on a limited, non-exclusive, non-transferable basis and may be revoked at any time in case of T&C violation.
7.4. Intellectual Property Rights over documents uploaded by the User remain with the User. The User grants the Company a limited license to process such documents for service provision.
ARTICLE 8 — LIMITATION OF LIABILITY
8.1. The Platform is provided “as is” and “as available”, including possible system disruptions, maintenance, server downtime, and/or third-party disruptions beyond the Company's control.
8.2. This limitation of liability does not apply to losses directly caused by the Company's proven gross negligence under applicable law.
8.3. The Company is not responsible for the validity of Legal Products that fall under the authority of the Partner Notary.
8.4. The Company's maximum liability is limited to the service fee paid by the User for direct losses that can be legally proven.
8.5. The Company is not responsible for indirect losses, including loss of profit, business opportunity, data, and/or other immaterial losses.
ARTICLE 9 — VIOLATIONS, TERMINATION, AND SANCTIONS
9.1. Any violation of these T&C may result in gradual actions, including written warning, access restriction, account suspension, permanent termination, and/or legal action.
9.2. The Company has discretion to terminate services if there is legal risk, policy violation, authority request, and/or system emergency.
9.3. Termination does not remove any ongoing legal obligations of the User, including payment obligations, confidentiality obligations, and/or other legal responsibilities.
ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITY
10.1. All information obtained during Platform use is deemed confidential information, including business data, legal data, deed drafts, and/or transaction information.
10.2. The parties must maintain the confidentiality of such information during the use of services and after the legal relationship ends.
ARTICLE 11 — DISPUTE RESOLUTION
11.1. Any dispute will first be resolved through deliberation to reach consensus, including direct negotiation, internal mediation, and/or alternative dispute resolution.
11.2. If no agreement is reached, the dispute may be resolved through arbitration and/or the competent dispute resolution institution under Indonesian law.
ARTICLE 12 — AMENDMENTS TO TERMS
12.1. The Company may amend, update, and/or adjust these T&C at any time due to regulatory changes, internal policies, technology development, and/or Platform operational needs.
12.2. The Company will notify T&C changes through the Platform and/or registered email. If the User does not agree to the changes, the User may stop using the services and close the Account.
12.3. Continued use after changes are made is deemed valid consent to those changes.
ARTICLE 13 — FORCE MAJEURE
13.1. Force Majeure includes any event beyond the reasonable control of the User and/or Company that directly obstructs Platform services, including natural disasters, fires, disease outbreaks, war, riots, large-scale network or electricity disruptions, third-party system failures, and government policies or actions.
13.2. During Force Majeure, obligations directly obstructed by the event are suspended, and delays or failures in performance are not considered T&C violations.
13.3. Force Majeure does not remove obligations that became due before the event and does not release confidentiality or personal data protection obligations to the extent they can still be performed.
ARTICLE 14 — CLOSING PROVISIONS
14.1. These T&C, together with all attachments and/or related policies, are governed, interpreted, and implemented under the laws of the Republic of Indonesia.
14.2. If there is any interpretive difference between these T&C and other provisions on the Platform, the provision expressly stated to apply later shall prevail, provided it does not conflict with applicable law.
14.3. If any provision is declared invalid or unenforceable, such invalidity does not affect the validity of other provisions.
14.4. The User declares that they have read, understood, and agreed to all provisions in these T&C.